Geliat Pemilu Armenia 2026: Lepas dari Bayang Rusia? | Gelaran pemilihan parlemen di Armenia yang berlangsung pada Minggu (07/06/2026) menjadi momentum krusial yang menyita perhatian global. Pemungutan suara ini bukan sekadar rutinitas demokrasi lima tahunan, melainkan sebuah pertaruhan geopolitik yang sengit. Hasil dari pemilu ini digadang-gadang akan menentukan arah masa depan hubungan Armenia dengan kekuatan besar seperti Rusia, Amerika Serikat, hingga Uni Eropa.
Partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini tercatat cukup tinggi, mencapai 58,97% saat tempat pemungutan suara (TPS) resmi ditutup. Berdasarkan data awal dari Komisi Pemilihan Umum Pusat yang mencakup sekitar 5% TPS, partai Kontrak Sipil yang digawangi oleh Perdana Menteri petahana, Nikol Pashinyan, memimpin perolehan suara dengan angka 57,14%. Sementara itu, aliansi pro-Rusia “Armenia Kuat” mengekor di posisi kedua dengan 21%, disusul aliansi pimpinan mantan Presiden Robert Kocharyan di posisi ketiga dengan 8%.
Polarisasi Geopolitik dan Kekecewaan pada Rusia
Langkah politik Nikol Pashinyan dalam beberapa tahun terakhir memang memicu ketegangan dengan Moskow. Pashinyan secara perlahan mencoba melepaskan Armenia dari ketergantungan sepihak pada Rusia. Keretakan ini bermula saat Armenia merasa ditinggalkan oleh Kremlin dalam konflik berdarah melawan Azerbaijan pada tahun 2023, yang berakhir dengan jatuhnya wilayah Karabakh ke tangan Azerbaijan.
Kekecewaan tersebut membuat Yerevan membekukan keanggotaannya dalam blok keamanan yang dipimpin Rusia. Sebagai gantinya, Pashinyan mulai membuka pintu lebar-lebar bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat, bahkan menyatakan ketertarikannya untuk membawa Armenia masuk ke dalam keanggotaan UE. Langkah berani ini mendapat dukungan dari para pemimpin Barat, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Namun, manuver ini memantik kemarahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Kremlin bahkan menyamakan ambisi integrasi Eropa yang diinginkan Armenia dengan skenario yang terjadi di Ukraina sebelum pecahnya perang. Tekanan ekonomi pun mulai dilancarkan Moskow, salah satunya lewat pemblokiran impor sejumlah produk asal Armenia menjelang hari pemungutan suara.
Kampanye yang Diwarnai Ketakutan dan Tuduhan
Proses pemilu kali ini berlangsung di bawah bayang-bayang trauma kekalahan militer dan polarisasi domestik yang tajam. Pashinyan menggunakan strategi kampanye yang menekankan bahwa kemenangan partainya adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi dengan Azerbaijan. Ia memperingatkan masyarakat bahwa kegagalan partainya meraih mayoritas kuat di parlemen bisa memicu perang baru dalam hitungan bulan.
Rival politik Pashinyan menilai narasi tersebut sebagai taktik intimidasi psikologis terhadap pemilih. Kubu oposisi, termasuk aliansi Armenia Kuat yang dipimpin miliarder Samvel Karapetyan, balik menuduh pemerintah melakukan represi menggunakan otoritas administratif. Ketegangan ini terbukti dengan dibukanya 165 kasus pidana terkait dugaan pelanggaran hukum dan penghalangan proses pemilu. Karapetyan, yang saat ini berstatus tahanan rumah atas tuduhan makar, mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan manuver ceroboh yang bisa menghancurkan stabilitas negara.
Suara Rakyat: Keamanan vs Perubahan
Di tingkat akar rumput, masyarakat Armenia terbelah dalam menentukan pilihan. Bagi sebagian warga, figur Pashinyan dipandang sebagai satu-satunya pemimpin yang rasional untuk menghindari konflik bersenjata lebih lanjut dengan Azerbaijan. Mereka khawatir jika oposisi menang, pengaruh oligarki lama yang disetir oleh kepentingan Rusia akan kembali berkuasa.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang kontra menilai bahwa arah kebijakan luar negeri Pashinyan terlalu berisiko. Mereka menginginkan adanya reformasi total, baik dalam tata kelola domestik maupun dalam strategi negosiasi dengan Azerbaijan yang dinilai terlalu banyak merugikan posisi tawar Armenia.
Hingga saat ini, fokus utama tertuju pada apakah partai Kontrak Sipil mampu mengamankan mayoritas dua pertiga di parlemen. Angka tersebut sangat krusial bagi Pashinyan untuk meloloskan amendemen konstitusi—sebuah syarat mutlak yang diajukan Azerbaijan demi terciptanya pakta perdamaian yang final dan mengikat. Hasil akhir dari pemilu ini dipastikan akan mendefinisikan ulang peta arsitektur keamanan di kawasan Kaukasus dalam dekade berikutnya.