Presiden Prabowo : RUU Ketenagakerjaan Target Selesai Tahun Ini | Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026 menjadi momentum krusial bagi peta jalan ketenagakerjaan di Indonesia. Di tengah riuh rendah orasi dan lautan massa yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar bagi para pekerja. Dalam pidatonya, ia secara tegas menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar bisa diselesaikan sebelum pergantian tahun.
Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas berbagai aspirasi yang disuarakan oleh elemen buruh selama bertahun-tahun. Kehadiran Presiden di panggung utama, didampingi oleh tokoh-tokoh sentral gerakan buruh seperti Said Iqbal (KSPI), Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN), hingga Elly Rosita Silaban (KSBSI), menunjukkan adanya sinyal komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan organisasi pekerja.
Instruksi Tegas untuk Kabinet dan DPR
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin pembahasan regulasi ini berlarut-larut. Ia telah memberikan mandat khusus kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera duduk bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) guna membedah dan merampungkan draf aturan tersebut.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera bersama dengan DPR RI selesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai,” tegas Presiden di hadapan ribuan buruh yang hadir pada Jumat (1/5/2026).
Pernyataan ini memberikan tekanan positif bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengedepankan efisiensi birokrasi tanpa mengesampingkan kualitas substansi undang-undang itu sendiri. Target akhir tahun 2026 dianggap sebagai tenggat waktu yang ambisius namun sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum di sektor industri.
Tuntutan Utama: Dari Outsourcing hingga Upah Layak
Optimisme pemerintah ini tentu dibayangi oleh setumpuk tuntutan yang menjadi “pekerjaan rumah” dalam RUU tersebut. Para pemimpin serikat buruh menekankan bahwa undang-undang baru ini harus mampu menjawab tiga persoalan fundamental yang selama ini menjadi momok bagi kesejahteraan pekerja:
-
Penghapusan Sistem Outsourcing: Para buruh mendesak agar sistem kerja kontrak atau alih daya (outsourcing) dibatasi secara ketat hanya untuk pekerjaan penunjang, guna memberikan keamanan status kerja bagi karyawan.
-
Penolakan Kebijakan Upah Murah: Inflasi dan kenaikan biaya hidup menuntut adanya formulasi pengupahan yang lebih manusiawi dan adil, bukan sekadar berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi makro semata.
-
Perlindungan dari Gelombang PHK: Konflik geopolitik global yang belum mereda menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya resesi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja massal. RUU Ketenagakerjaan diharapkan memiliki mekanisme jaminan sosial yang lebih kuat bagi mereka yang terdampak.
Menghadapi Tantangan Global
Presiden Prabowo menyadari bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Situasi global yang tidak menentu memberikan tekanan hebat pada rantai pasok dan stabilitas perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, RUU Ketenagakerjaan yang sedang digodok ini diharapkan menjadi benteng pelindung bagi para pekerja domestik sekaligus menjaga daya saing industri nasional.
Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, memberikan warna tersendiri dalam koordinasi ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah mulai melihat isu tenaga kerja secara holistik, termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ke depannya.
Penutup: Mengawal Janji Pemerintah
Masyarakat, khususnya kaum pekerja, kini menantikan langkah nyata dari instruksi Presiden tersebut. Komitmen untuk merampungkan RUU Ketenagakerjaan dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan memerlukan kerja keras dan transparansi dalam setiap proses pembahasannya.
Harapannya, undang-undang ini nantinya bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan solusi konkret yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak dasar buruh. Jika janji ini terealisasi di akhir 2026, maka tahun ini akan dicatat sebagai tonggak sejarah baru bagi penguatan kesejahteraan tenaga kerja di tanah air.